SEJARAH
Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik (MKP) pada saat kelahirannya disebut Jurusan Usaha Negara, yang dibuka pada tanggal 9 September 1957 sebagai salah satu jurusan di Fakultas Sosial-Politik, Universitas Gadjah Mada. Penyelenggaraan pendidikan tinggi di bidang public administration pada masa-masa awal mendapat bantuan dari Dr. Garth N. Jones, seorang pakar dari International Cooperation Administration (ICA) Amerika Serikat yang mendukung dihasilkannya sarjana-sarjana Ilmu AN. Ketua Jurusan pada waktu itu adalah Prof. Drs. Soempono Djojowadono yang merupakan sarjana ilmu pemerintahan dari Fakultas HESP (Hukum, Ekonomi dan Sosial-Politik) UGM.
Pada tahun 1964, nama Jurusan Usaha Negara diubah menjadi Jurusan Administrasi Negara (AN) dengan misi mendidik para kader di cabang eksekutif pemerintahan untuk “menyelenggarakan kepentingan umum, menjalankan pelayanan umum (public service), memenuhi public interest dalam bidang sosial (kesehatan, kesejahteraan sosial, dan lain-lain), dalam bidang ekonomi (pertanian, perindustrian, perdagangan, dan sebagainya), bidang rohani dan kebudayaan (agama, pendidikan-pengajaran, kesenian, dan lain-lain) (Djojowadono, 1964).
Ini adalah laman web resmi Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik (DMKP), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada. Laman ini adalah bagian dari penyediaan informasi kami kepada khalayak, untuk civitas akademika di kampus maupun mitra kerja kami di mana saja.
Visi yang kami bawa dalam kegiatan akademik di DMKP saat ini adalah “Strengthening governance, realizing public welfare“. Kami bertekad untuk mencetak sumberdaya manusia di dalam tatakelola sektor publik yang profesional, dengan kepemimpinan, kemampuan dan keterampilan yang tinggi untuk menggunakan pengetahuan dan teknologi terkini yang bermanfaat bagi terciptanya kewirausahaan sosial (socio-preneurship) yang akuntabel dan bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat pada umumnya. Sebagai pionir SDM sektor publik, DMKP sudah lebih dari tujuh dasawarsa mengembangkan ilmu dan tetap akan memegang teguh komitmen bagi peningkatan kualitas keilmuan di Indonesia seraya berkontribusi di tingkat global.
Transformasi keilmuan itu tercermin dari penamaan institusi, mulai dari Jurusan Usaha Negara (tahun 1949), Jurusan Administrasi Negara (tahun 1960) dan akhirnya menjadi Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik (tahun 2010). Perubahan nama tersebut menunjukkan semangat untuk senantiasa melakukan pembaruan dan adaptasi terhadap kebutuhan nyata dalam masyarakat, namun diharapkan tidak mengubah reputasi sebagai institusi terdepan di Indonesia dalam pengembangan ilmu. Saat ini, DMKP tetap terakreditasi A dan memiliki Prodi (Program Studi) yang paling banyak dan beragam di lingkungan Fisipol UGM. Di Prodi sarjana S1, terdapat kelas reguler dan kelas IUP (International Undergraduate Program), dan di jenjang pasca-sarjana terdapat Prodi S2 dan S3 Keilmuan serta Prodi S2 dan S3 Terapan yang diselenggarakan oleh Magister Administrasi Publik (MAP). Pada tahun 2021 telah dirumuskan kurikulum terbaru DMKP yang memuat banyak inovasi akademik bagi para mahasiswa milenial serta mengakomodasi kebijakan MBKM (Merdeka Belajar, Kampus Merdeka) supaya seluruh mahasiswa dapat memperoleh manfaat optimal dari sistem pembelajaran terkini.
Program studi S1 MKP merupakan jurusan di bidang administrasi publik pertama di Indonesia yang telah memenuhi standar internasional ASEAN University Network (AUN) pada tahun 2017.
Sejak tahun 2015 telah diselenggarakan kelas IUP-PPM (International Undergraduate Program in Public Policy and Management).
Pada tahun yang sama, Magister Administrasi Publik mulai menyelenggarakan kelas Linkage, sebuah program S2 internasional melalui kemitraan dengan universitas luar-negeri bereputasi di bawah pendanaan dari program PHRD (Professional Human Resource Development) Bappenas.
Staf DMKP telah lama berkiprah di tingkat nasional hingga internasional dan menjadi rujukan di bidangnya. Saat ini DMKP diperkuat oleh 4 orang profesor aktif, 3 orang profesor penugasan, 11 doktor, 5 kandidat doktor dan 8 master lulusan perguruan tinggi ternama di luar dan dalam negeri. Pencapaian DMKP tentunya didukung oleh sumberdaya manusia yang handal dan komitmen pengembangan kurikulum untuk menjawab tuntutan perkembangan ilmu dan kebutuhan pasar kerja. DMKP sudah memiliki ribuan alumni yang tersebar di berbagai sektor, baik publik, privat hingga organisasi non-pemerintah (NGO). Relasi dengan alumni terus dikelola melalui tracer studies untuk pengembangan kurikulum, seminar pengembangan karier yang dipaparkan oleh alumni, diseminasi informasi peluang kerja serta temu alumni.
Inovasi kegiatan akademik pengajaran pada jenjang sarjana maupun pasca-sarjana dimungkinkan karena dukungan berbagai program riset, pelatihan dan pendampingan untuk sektor publik yang saat ini dikelola oleh unit riset DMKP yakni Poldev (Policy and Development) dan IGPA (Institute of Governance and Public Affairs). Publikasi ilmiah selain yang secara individual dilakukan oleh dosen dan staf pengajar melalui penerbitan buku dan monograf, juga diakomodasi melalui JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik).
DMKP mengundang khalayak untuk berkunjung secara virtual melalui laman web ini, media terbatas (Nawala) maupun sejumlah akun Media Sosial (Youtube, Instagram, Facebook, Podcast, dll) yang telah dikembangkan secara integratif agar bisa mencermati kajian-kajian kami, merekatkan jaringan dan merintis kerjasama ilmiah yang produktif. Masa pandemi yang harus kita hadapi sejak tahun 2020 kiranya tidak akan menjadi kendala bagi komunikasi akademik. Para mahasiswa tetap dapat melengkapi informasi mengenai aktivitas staf pengajar melalui laman web maupun berbagai platform pengajaran (e-Lok, MSTeams, Google Classroom). Peluang-peluang untuk mendapatkan informasi beasiswa, mengikuti pembelajaran secara terbuka, serta memperoleh pengalaman baru dari berbagai forum akademik sangat terbuka melalui sistem pembelajaran terpadu (blended-learning) yang kami kembangkan di DMKP.
LAB
-
PROGRAM STUDI
Sejarah
Program studi sarjana
Manajemen dan Kebijakan Publik (MKP) awal mulanya diselenggarakan hampir
bersamaan dengan berdirinya Fakultit HESP (Hukum, Ekonomi, Sosial dan
Politik) di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1952 di bawah rumpun ilmu
sosial dan ilmu politik. Pada saat itu, rumpun ilmu Sosial dan Politik
terdapat tiga jurusan, yaitu: Pemerintahan, Hubungan Internasional dan
Publicitit. Selanjutnya, HESP dipecah menjadi tiga fakultas yaitu
Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Sosial dan Politik
menjadi cikal-bakal berdirinya Jurusan Usaha Negara pada tanggal 19
September 1955. Pada tahun 1957 Jurusan Usaha Negara berubah menjadi
Jurusan Administrasi Negara (JIAN) yang merupakan lembaga pendidikan
administrasi publik tertua di Indonesia. Sejak tahun 2010, JIAN berganti
nama menjadi Manajemen dan Kebijakan Publik (MKP) sebagai konsekuensi
dinamika perkembangan Ilmu Administrasi Negara serta untuk memperluas
ruang gerak alumni.
Akreditasi
Program sarjana Manajemen dan Kebijakan Publik terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada tingkat nasional. Pada level internasional, prodi S1 MKP merupakan prodi S1 Administrasi Publik pertama yang diakreditasi ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) pada tahun 2014. Proses akreditasi AUN QA dilakukan oleh AUN bekerjasama dengan German Academic Exchange Service (DAAD) dan University of Potsdam.
Struktur Program
Lulusan program studi S1 MKP bergelar Sarjana Ilmu Politik (S.I.P). Mahasiswa diharapakan dapat menyelesaikan 148 SKS dalam waktu 3,5 hingga 4 tahun masa kuliah termasuk penulisan tugas akhir (skripsi).
Program Unggulan
Sebagai bagian dari program internasionalisasi, prodi S1 MKP memberikan kesempatan pada mahasiswa tingkat lanjut untuk mengikuti kelas e-lecture berbahasa Inggris yang dilakukan bersama Sunkyunkwan University di Korea Selatan. Dalam kuliah tersebut, mahasiswa MKP mempresentasikan studi kasus di Indonesia dan bertukar pengalaman dengan mahasiswa di Korea Selatan. Beberapa mahasiswa yang tergabung dalam mata kuliah tersebut kemudian diberikan kesempatan untuk belajar langsung dalam kunjungan belajar di Korea Selatan. Mata kuliah e-lecture yang diajarkan antara lain comparative local governance, e-governance dan human reseource management. Selain itu, ditawarkan kelas immersion yang diajarkan sepenuhnya dengan bahasa Inggris seperti corruption and anti corruption dan international institution.
Visi
Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik memiliki visi untuk menjadi lembaga pendidikan yang diakui secara internasional dan lembaga penelitian di bidang manajemen dan kebijakan publik sebagai perwujudan dari research university dan good university governance pada tahun 2032.
Misi
- Mengembangkan keterampilan konseptual dalam rangka mempersiapkan lulusan yang mampu memahami konsep-konsep penting di bidang manajemen dan kebijakan publik
- Mengembangkan keterampilan praktis dan keterampilan manajerial dalam rangka mempersiapkan lulusan yang mampu mengelola organisasi publik dan mampu menjadi analis kebijakan yang membantu para pembuat kebijakan di sektor publik
- Mengembangkan kemampuan analisis dalam rangka mempersiapkan lulusan yang mampu menjadi akademisi / peneliti di bidang manajemen dan kebijakan publik.
MASUK PTN
